No	Nama Jabatan	Unit Organisasi
1	DOKUMENTALIS HUKUM	SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SUB BAGIAN PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA
3	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SUB BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
5	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN
6	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN
7	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SUB BAGIAN SUMBER DAYA ALAM PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
8	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA
9	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SUB BAGIAN SUMBER DAYA ALAM ENERGI DAN AIR
10	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SUB BAGIAN SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
11	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN
12	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
13	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	SUB BAGIAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI
14	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	SUB BAGIAN OTONOMI DAERAH
15	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	SUB BAGIAN PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA
16	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	SUB BAGIAN FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI
17	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	SUB BAGIAN BINA MENTAL SPIRITUAL
18	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	SUB BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
19	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	SUB BAGIAN PELAPORAN
20	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	SUB BAGIAN PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA
21	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
22	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM
23	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	SUB BAGIAN PROTOKOL
24	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	SUB BAGIAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI
25	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	SUB BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
26	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	SUB BAGIAN EVALUASI KERJA SAMA
27	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN
28	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	SUB BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
29	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	SUB BAGIAN DOKUMENTASI PIMPINAN
30	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	SUB BAGIAN PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN
31	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	SUB BAGIAN SUMBER DAYA ALAM PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
32	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	SUB BAGIAN PENGENDALIAN PROGRAM
33	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
34	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA
35	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	SUB BAGIAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
36	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	SUB BAGIAN FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI
37	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	SUB BAGIAN OTONOMI DAERAH
38	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	SUB BAGIAN PERENCANAAN
39	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	SUB BAGIAN SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
40	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	SUB BAGIAN FASILITASI KERJA SAMA LUAR NEGERI
41	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	SUB BAGIAN KEUANGAN
42	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN
43	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	SUB BAGIAN PEMBINAAN BUMD DAN BLUD
44	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	SUB BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
45	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN
46	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN
47	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	SUB BAGIAN SUMBER DAYA ALAM ENERGI DAN AIR
48	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	SUB BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN
49	PENATA KEPROTOKOLAN	SUB BAGIAN PROTOKOL
50	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	SUB BAGIAN PROTOKOL
51	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	SUB BAGIAN BINA MENTAL SPIRITUAL
52	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	SUB BAGIAN OTONOMI DAERAH
53	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	SUB BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
54	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	SUB BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
55	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
56	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	SUB BAGIAN FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI
57	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	SUB BAGIAN FASILITASI KERJA SAMA LUAR NEGERI
58	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL
59	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	SUB BAGIAN EVALUASI KERJA SAMA
60	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	SUB BAGIAN PENGENDALIAN PROGRAM
61	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM
62	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN
63	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN
64	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN
65	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA
66	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	SUB BAGIAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI
67	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	SUB BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN
68	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	SUB BAGIAN PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA
69	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	SUB BAGIAN PELAPORAN
70	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	SUB BAGIAN KEUANGAN
71	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	SUB BAGIAN PERENCANAAN
72	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	SUB BAGIAN DOKUMENTASI PIMPINAN
73	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	SUB BAGIAN EVALUASI KERJA SAMA
74	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	SUB BAGIAN SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
75	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	SUB BAGIAN SUMBER DAYA ALAM ENERGI DAN AIR
76	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	SUB BAGIAN SUMBER DAYA ALAM PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
77	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN
78	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL
79	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	SUB BAGIAN PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN
80	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM
81	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN
82	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN
83	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	SUB BAGIAN DOKUMENTASI PIMPINAN
84	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	SUB BAGIAN PROTOKOL
85	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	SUB BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
86	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	SUB BAGIAN PEMBINAAN BUMD DAN BLUD
87	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	SUB BAGIAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
88	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	SUB BAGIAN FASILITASI KERJA SAMA LUAR NEGERI
89	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA
90	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN
91	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	SUB BAGIAN PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA
92	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	SUB BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
93	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	SUB BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
94	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
95	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	SUB BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN
96	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
97	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	SUB BAGIAN FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI
98	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	SUB BAGIAN PELAPORAN
99	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM
100	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	SUB BAGIAN KEUANGAN
101	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	SUB BAGIAN PERENCANAAN
102	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	SUB BAGIAN OTONOMI DAERAH
103	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	SUB BAGIAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI
104	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	SUB BAGIAN BINA MENTAL SPIRITUAL
105	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
106	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	SUB BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
107	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	SUB BAGIAN PENGENDALIAN PROGRAM
108	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SUB BAGIAN PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA
109	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SUB BAGIAN DOKUMENTASI PIMPINAN
110	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SUB BAGIAN PERENCANAAN
111	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SUB BAGIAN FASILITASI KERJA SAMA LUAR NEGERI
112	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SUB BAGIAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
113	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SUB BAGIAN SUMBER DAYA ALAM ENERGI DAN AIR
114	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SUB BAGIAN OTONOMI DAERAH
115	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA
116	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN
117	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SUB BAGIAN FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI
118	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SUB BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
119	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SUB BAGIAN PROTOKOL
120	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SUB BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
121	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
122	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SUB BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
123	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
124	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
125	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SUB BAGIAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI
126	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SUB BAGIAN PENGENDALIAN PROGRAM
127	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SUB BAGIAN BINA MENTAL SPIRITUAL
128	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SUB BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN
129	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SUB BAGIAN PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN
130	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SUB BAGIAN PELAPORAN
131	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SUB BAGIAN SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
132	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SUB BAGIAN EVALUASI KERJA SAMA
133	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN
134	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL
135	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM
136	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SUB BAGIAN KEUANGAN
137	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SUB BAGIAN SUMBER DAYA ALAM PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
138	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN
139	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SUB BAGIAN PEMBINAAN BUMD DAN BLUD
140	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	SUB BAGIAN PROTOKOL
141	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
142	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL
143	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	SUB BAGIAN FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI
144	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN
145	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	SUB BAGIAN PROTOKOL
146	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA
147	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	SUB BAGIAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
148	PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN	SUB BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
149	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN
150	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	SUB BAGIAN FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI
151	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	SUB BAGIAN SUMBER DAYA ALAM ENERGI DAN AIR
152	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN
153	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	SUB BAGIAN BINA MENTAL SPIRITUAL
154	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	SUB BAGIAN KEUANGAN
155	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	SUB BAGIAN SUMBER DAYA ALAM PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
156	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA
157	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	SUB BAGIAN PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN
158	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	SUB BAGIAN EVALUASI KERJA SAMA
159	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM
160	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	SUB BAGIAN DOKUMENTASI PIMPINAN
161	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	SUB BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
162	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	SUB BAGIAN OTONOMI DAERAH
163	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	SUB BAGIAN PROTOKOL
164	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	SUB BAGIAN PELAPORAN
165	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	SUB BAGIAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI
166	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	SUB BAGIAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
167	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	SUB BAGIAN FASILITASI KERJA SAMA LUAR NEGERI
168	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN
169	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	SUB BAGIAN PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA
170	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	SUB BAGIAN PERENCANAAN
171	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
172	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	SUB BAGIAN PENGENDALIAN PROGRAM
173	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN
174	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
175	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	SUB BAGIAN SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
176	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	SUB BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
177	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN
178	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	SUB BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN
179	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	SUB BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
180	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
181	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	SUB BAGIAN PEMBINAAN BUMD DAN BLUD

Rekapitulasi Jabatan Pelaksana